Pengembangan Penanganan Pascapanen melalui Kelembagaan Pertanian sebagai Upaya Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
Abstract
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembangunan pertanian melalui kelembagaan guna pengembangan penanganan pascapanen. Penulisan ini menggunakan metode tinjauan literature. Dari hasil dan diskusi dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan pertanian menempatkan kelembagaan pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pengelolaan atau manajemen bidang pertanian di pedesaan. Perumusan kebijakan pertanian yang pro petani merupakan pilihan yang tepat dan harus berjalan dengan sukses agar pembangunan masyarakat petani di wilayah pedesaan dapat terealisasikan. Adapun beberapa tujuan kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian petani, mengusahakan supaya pertanian lebih produktif dan menghasilkan produk yang efisien serta meningkatkan kemakmuran petani menjadi tujuan yang harus diutamakan. Terutama pada pemanenan atau pascapanen memerlukan dukungan kelembagaan pertanian sebagai upaya menyebarkan informasi teknologi, penyuluhan, informasi pasar, dan pembinaan beserta kebijakan yang tertulis untuk memberikan kepastian usaha pertanian.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arifin, Bustanul. 2005. Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Diakses pada 2 Januari 2021 (https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=b3elyNIe9AUC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Strategi+Kebijakan+Pembangunan+Pertanian+dan+Pedesaan&ots=bJ1i-WOYV4&sig=_gv3xNA2nbRKm_Hzg8crtRa-L8o&redir_esc=y#v=onepage&q=Strategi%20Kebijakan%20Pembangunan%20Pertanian%20dan%20Pedesaan&f=false)
Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. SEPA, 7(2), 102–109.
Elizabeth, Roosganda. (2007). Penguatan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, 70, 165–173.
Elizabeth, Roosgandha. (2007). Revitalisasi ketenagakerjaan dan kesempatan kerja terkait strategi dan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan 1. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 1–25.
Indriana, H., A Kinseng, R., & Adriana, G. (2016). Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 4(2), 192–207. https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13652
Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. Jurnal Litbang Pertanian, 26(3), 89–99. http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3263071.pdf
Junaidi, & Zulgani. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Daerah Edisi III, 0(0), 27–33. http://repository.unja.ac.id/id/eprint/239
Nasrul, W. (2012). Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian. Menara Ilmu, 3(29), 166–174.
Setyono, A. (2010). Perbaikan Teknologi Pascapanen dalam Upaya Menekan Kehilangan Hasil Padi. Pengembangan Inovasi Pertanian, 3(3), 212–226.
Suradisastra, K. (2011). Revitalisasi Kelembagaan Untuk Mempercepat Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Era Otonomi Daerah. Pengembangan Inovasi Pertanian, 4(2), 118–136.
Tomi Setiawan , Haidar Adi M , Yames Pakniany, dan I. R. . M. (2017). PELURUHAN KELEMBAGAAN PERTANIAN DI WILAYAH PERIPHERY PERKOTAAN Tomi Setiawan *, Haidar Adi M , Yames Pakniany , dan Indria R . Mutiar. 246–266.
DOI: https://doi.org/10.21107/bpmd.v1i1.12023
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Fitri Lesia Herdini, Masduki
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Buletin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa by Universitas Trunojoyo Madura is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by:
